Jejakkorupsi.id | Pekalongan — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pengondisian tender dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dugaan tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK mengamankan sedikitnya 14 orang yang terdiri dari pejabat daerah, aparatur sipil negara (ASN), pihak swasta, hingga orang-orang yang diduga memiliki kedekatan dengan kepala daerah.
Dugaan Tender Diatur
Berdasarkan informasi yang disampaikan KPK, proses pengadaan outsourcing di sejumlah dinas Pemerintah Kabupaten Pekalongan diduga telah dikondisikan agar dimenangkan oleh vendor tertentu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa praktik tersebut diduga terjadi dalam beberapa proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
“Proses pengadaan diduga diatur sedemikian rupa sehingga pihak tertentu dapat masuk dan memenangkan tender di beberapa dinas,” ungkap Budi dalam keterangan awalnya.
Pengondisian ini diduga melibatkan sejumlah pihak internal pemerintahan serta pihak swasta yang berperan sebagai penyedia jasa.
Pemeriksaan Intensif di Gedung Merah Putih
Seluruh pihak yang diamankan dalam OTT tersebut langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.
Pemeriksaan dilakukan guna mendalami aliran dana, mekanisme pengondisian tender, serta peran masing-masing pihak dalam dugaan praktik korupsi tersebut.
KPK juga tengah mengumpulkan berbagai barang bukti, termasuk dokumen pengadaan, transaksi keuangan, dan komunikasi antar pihak yang diduga terlibat.
Status Hukum Segera Diumumkan
KPK menyatakan bahwa status hukum para pihak yang diamankan akan diumumkan setelah dilakukan gelar perkara (ekspose) sesuai prosedur penyidikan yang berlaku.
“Status hukum para pihak akan kami sampaikan setelah proses ekspose perkara selesai dilakukan,” kata Budi.
Kasus ini kembali menyoroti praktik korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang selama ini menjadi salah satu area rawan penyimpangan anggaran negara.
KPK menegaskan penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai keterangan.
Jejakkorupsi.id akan terus menelusuri perkembangan kasus ini serta potensi keterlibatan pihak lain dalam dugaan pengondisian tender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
