BATAM|JK.id – Pernyataan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam sebuah forum pertemuan dengan insan pers mendapat sorotan dari Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau, Ismail Ratusimbangan.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa sejumlah media yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam diminta untuk mempertimbangkan kembali kerja sama, menyusul adanya pemberitaan yang dinilai bernada negatif terhadap pemerintah.
Menanggapi hal itu, Ismail menilai hubungan kerja sama antara pemerintah dan media tidak semestinya memengaruhi independensi pemberitaan. Menurutnya, media tetap memiliki fungsi kontrol sosial dan berkepentingan menyampaikan informasi berdasarkan fakta serta kepentingan publik.
“Jangan berpikir karena media bekerja sama dengan pemerintah, lalu media harus tunduk menjadi corong untuk memberitakan pencitraan baik pemerintah. Media tetap memiliki fungsi kontrol sosial dan kepentingan utamanya adalah publik,” tegas Ismail saat ditemui awak media di salah satu kedai kopi di kawasan Nagoya, Batam, Kamis (27/8/2026).
Menurut Ismail, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi, sepanjang pemberitaan disusun berdasarkan fakta, berimbang, dan mengikuti ketentuan jurnalistik.
Ia mengatakan, apabila terdapat pemberitaan yang dianggap keliru atau tidak sesuai fakta, pemerintah memiliki mekanisme untuk memberikan klarifikasi maupun menggunakan hak jawab.
“Kalau ada pemberitaan yang dianggap keliru, jawab dengan data dan konfirmasi. Jangan justru membungkam atau mengancam memutus kerja sama. Pemerintah memiliki ruang untuk memberikan hak jawab dan penjelasan,” ujarnya.
Ismail menambahkan, pejabat publik seharusnya memiliki kesiapan untuk menerima kritik sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan amanah masyarakat. Kritik, kata dia, dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintahan.
“Kritik adalah vitamin bagi pemerintahan yang sehat, bukan racun yang harus dibungkam. Jangan menjadi pejabat publik jika mentalnya hanya siap dipuji, tetapi alergi dikritik,” katanya.
Namun, Ismail juga memberikan catatan terhadap penyampaian pernyataan oleh pejabat publik. Ia berharap setiap pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi dapat dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Jujur, dengan apa yang disampaikan Li Claudia Chandra, saya sangat kecewa. Sebagai pejabat publik harus berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai pernyataan yang disampaikan justru menjadi konsumsi publik dan kemudian menimbulkan polemik,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan hubungan pemerintah dan media, Ismail juga menyampaikan pesan kepada kader Partai Gerindra di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Saya berpesan kepada seluruh adik-adik saya di Partai Gerindra, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Ingat, perjuangan kita sangat pedih. Oleh karena itu, seluruh kader yang duduk di eksekutif maupun legislatif jangan sampai kebijakan dan ucapan ke depan justru menyulitkan perjuangan partai,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga arah perjuangan serta kebijakan agar tetap sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ingat, jangan lari dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tutup Ismail.
Pernyataan tersebut disampaikan Ismail sebagai bentuk pandangannya terhadap pentingnya menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah dan media. Adapun terkait pernyataan Li Claudia Chandra dalam forum tersebut, konfirmasi dan penjelasan dari pihak yang bersangkutan tetap diperlukan agar pemberitaan dapat disajikan secara berimbang.
